PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
UNTUK PENINGKATAN TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK
Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya
Wahyudi Kumorotomo
Berbeda dengan penerapan teknologi informasi di kebanyakan organisasi swasta yang sudah menggunakan konsep e-commerce secara ekstensif, penerapan konsep e-government dalam organisasi publik di Indonesia masih tertinggal. Kendala yang dihadapi dalam organisasi publik bukan semata-mata ketersediaan teknologi atau dana, tetapi juga menyangkut berbagai persoalan politis dan manajerial yang sangat banyak dan memerlukan upaya pemecahan masalah yang begitu kompleks. Komitmen pimpinan organisasi dan lemahnya sumberdaya manusia, misalnya, merupakan dua faktor penting yang sering menjadi kendala pengembangan e-government. Tetapi di dalam praktik, ada banyak masalah yang harus diselesaikan sebelum teknologi informasi itu benar-benar dapat dimanfaatkan dalam organisasi publik.
Senin, 14 Maret 2011
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA Oleh :
AHMAD HIDAYAT
(Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
ABSTRAK
Artikel ini menyajikan konsep dasar pelayanan publik dan parameter-parameter transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Trans paransi atau keterbukaan pelayanan publik adalah meru pakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi sekarang ini. Selain itu, transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi pelayanan publik sangat diperlukan, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Trans paransi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik, karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.
Kata Kunci : Transparansi, pelayanan publik, pemerintahan yang baik.
AHMAD HIDAYAT
(Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)
ABSTRAK
Artikel ini menyajikan konsep dasar pelayanan publik dan parameter-parameter transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Trans paransi atau keterbukaan pelayanan publik adalah meru pakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan di era globalisasi sekarang ini. Selain itu, transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Penjabaran secara lebih rinci mengenai transparansi pelayanan publik sangat diperlukan, karena pelaksanaan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Trans paransi harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik, karena sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang berhak atas pelayanan.
Kata Kunci : Transparansi, pelayanan publik, pemerintahan yang baik.
Separo Dana RSBI Disalahgunakan
Separo Dana RSBI Disalahgunakan
Senin, 14 Maret 2011 11:24:00
|
Rabu, 05 Januari 2011
Ancaman Kebijakan Salah
Ancaman Kebijakan Salah
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:28 WIB
OLEH KIKI SYAHNAKRI
Ada anggapan bahwa korupsi lebih berbahaya daripada terorisme karena korban korupsi jauh lebih besar, bersifat masif, dan berjangka panjang dalam artian, pemulihan terhadap korban dan kerusakan yang ditimbulkan bisa berlangsung dalam hitungan dekade.
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:28 WIB
OLEH KIKI SYAHNAKRI
Ada anggapan bahwa korupsi lebih berbahaya daripada terorisme karena korban korupsi jauh lebih besar, bersifat masif, dan berjangka panjang dalam artian, pemulihan terhadap korban dan kerusakan yang ditimbulkan bisa berlangsung dalam hitungan dekade.
Pendidikan Transaksional
Pendidikan Transaksional
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:29 WIB
Oleh Ki Supriyoko
Ketika menjadi narasumber dalam diskusi akhir tahun di Megawati Institute Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaktualisasi terminologi ”politik transaksional”. Politik tidak lagi jadi alat mengabdi kepada masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan sesaat.
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:29 WIB
Oleh Ki Supriyoko
Ketika menjadi narasumber dalam diskusi akhir tahun di Megawati Institute Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaktualisasi terminologi ”politik transaksional”. Politik tidak lagi jadi alat mengabdi kepada masyarakat, tetapi digunakan untuk kepentingan sesaat.
Pak Beye dan Jaminan Sosial
Pak Beye dan Jaminan Sosial
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:25 WIB
Oleh Hasbullah Thabrany
Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga? Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.
Rabu, 5 Januari 2011 | 03:25 WIB
Oleh Hasbullah Thabrany
Apakah pemerintah siap melindungi rakyat dari kebangkrutan rumah tangga? Sebaliknya, pemerintah cepat melindungi bank bermasalah dari kebangkrutan.
Langganan:
Postingan (Atom)